• Salah satu ikon Aceh, Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh
  • Taman Kuliner Ulee LheuePusat jajanan dan wisata di Taman Kuliner Ulee Lheue Banda Aceh
  • Kuala BubonJembatan Kuala Bubon Aceh Barat menjadi salah satu daya tarik wisata
  • Sate MatangSalah satu kuliner "Sate Matang" yang berasal dari Matangglumpangdua, Bireuen
  • Tari SeudatiTari Seudati yang merupakan tarian yang begitu populer di Aceh
Slider 11 Slider 22 Slider 33 Slider 44 Slider 55
NSP Single Prang Sabi - Niken

Tingkatkan Publikasi Majelis Pendidikan Aceh

Majelis Pendidikan Aceh (MPA) yang sebelumnya dikenal dengan Majelis Pendikan Daerah (MPD) dibentuk berdasarkan tuntutan sejarah. Perjalanan sejarah konflik Aceh antara Darul Islam dengan Pemerintah RI berhasil membuat konsensus damai dan Aceh mendapat status istimewa dalam tiga hal: agama, pendidikan dan peradatan.

Melalui Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang berlaku sejak 26 Mei 1959 untuk mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/435/1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan tugas menangani keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan.

Keberadaan MPA diperkuat dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 220, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Ketentuan UUPA ini belum disinkronkan dengan Qanun Aceh tentang MPA yang drafnya belum menjadi perioritas Prolega.

Menurut Ketua MPA Prof Dr Warul Walidin, fungsi MPA adalah sebagai badan pemikir (think tank body); badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (advisory body); badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (motivating body); sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (controlling body); badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (mediating body).

Prof Walidin mengakui fungsi MPA sudah dilakukan dengan baik selama ini, misalnya dapat dilihat dari jumlah pertimbangan yang disampikan kepada Pemerintah Aceh setiap tahun mencapai 20 buah lebih. Demikian juga beberapa lembaga yang terkait pendidikan, konsep dasarnya dibahas di MPA seperti pembentukan Dinas Pendidikan Dayah, Kopertis Aceh, Akademi Perikan, Sekolah Penerbangan, LPSDM, Badan Pengelola Dana Abadi Pendidikan dan penyiapan Pergub-Pergub bidang pendidikan.

Masalahnya adalah, pelaksanaan fungsi dan kinerja MPA ini belum terpublikasi dengan baik. Dengan publikasi yang baik diharapkan masyarakat dan pekerja pendidikan di Aceh bisa bersinergi dengan MPA dalam melakukan revolusi pendidikan Aceh, supaya pendidikan Aceh tak tertinggal jauh dari daerah lain. Untuk itu, kita meminta MPA memperbaiki strategi komunikasi kepada publik. (Sayed Muhammad Husen)

Sumber: Gema Baiturrahman, 27 Januari 2017

  • Share on Tumblr

Share This Post

Recent Articles

© 2017 I Love Aceh. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie